PNS dan Kemakmuran Negeri

Pasca turunnya Soeharto tahun 1998, muncul agenda besar reformasi yang menginginkan good governance dilaksanakan di Indonesia dan mewujudkannya dalam bentuk reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah kemampuan aparatur negara untuk memberikan pelayanan prima. Tujuan reformasi birokrasi yang lain adalah produktivitas tinggi dan bertanggungjawab dalam mencapai hasil yang optimal oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya.

Pada tahun 2008 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi. Berdasarkan peraturan ini, latar belakang reformasi birokrasi adalah:

1.       Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlangsung.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik.

3.       Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah.

4.       Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah yang masih rendah.

5.       Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

Visi dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan misi reformasi birokrasi diantaranya adalah penyempurnaan peraturan sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi untuk memodernisasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, perbaikan remunerasi sumber daya manusia, menyederhanakan sistem dan prosedur kerja, serta mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Salah satu konsekuensi logis dari reformasi birorasi ini, take home pay PNS mengalami peningkatan. Dan secara langsung, hal ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi negeri. Juga government expenditure yang terkait dengan operasional kerja pemerintahan sehari-hari, misalnya Perjalanan Dinas menggunakan transportasi udara dan konsinyering di hotel atau villa. Kesemuanya ini memberikan sumbangsih berarti bagi kemakmuran negeri.

Kalau kita ingat-ingat lagi, rumus pertumbuhan ekonomi memuat konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintahan. Artinya setiap pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan pemerintah, akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negeri.

Namun ketika melihat kondisi ini, yaitu semakin banyak masyarakat Indonesia yang “berada”, ada hal lain yang tak kalah penting untuk dipikirkan. Daya beli masyarakat yang semakin meningkat harus diimbangi dengan penyediaan layanan yang sepadan dengan daya beli tersebut. Misalnya ketika semakin banyak orang yang mampu membayar ongkos perjalanan udara (pesawat), maka maskapai penerbangan perlu memikirkan bagaimana menampung orang-orang yang membutuhkan layanan perjalanan udara ini. Contoh lain, ketika semakin banyak PNS yang mampu membeli mobil pribadi, maka perlu juga dipikirkan bagaimana menambah bangunan infrastruktur jalan.

Masyarakat semakin makmur, negeri semakin sejahtera, dan banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Jayalah Indonesia!!

5 thoughts on “PNS dan Kemakmuran Negeri

  1. betul..betul..betul…

    kata bapak saya, dulu tahun 90-an, berangkat kerja ke jakarta pake motor tuh
    lancar, enak… tapi sekarang, mecetnya minta ampyuuun..

    di satu sisi ekonomi masyarakat meningkat karena banyak yg punya kendaraaan,
    meskipun kredit, tapi di sisi lain, malah menimbulkan kemacetan..
    apalagi kalo masyarakat banyak yg beli mobil yah??

    bingung deh..

  2. isunya masih kkn dan pelayanan prima ya?

    • saat upacara perayaan HUT KORPRI pun, pidato Presiden menyampaikan hal yang tidak jauh dari reformasi birokrasi, pelayanan prima, dan pemberantasan korupsi.

  3. Kapan negara kita bebas dari hal-hal yang negatif, seperti korupsi, kolusi..! gimana ya cara ngatasinya

  4. dampak positif kenaikan pengeluaran pemerintah adalah naiknya GDP Indonesia, kalo efeknya diASUMSIkan merata akan menaikkan kemakmuran suatu negri, tapi kalo trickle down efeknya kecil, hasilnya hanya naiknya GDP, namun tidak merata, kemakmuran suatu negri tidak hanya di liat dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi, bahasa manadonya growth with equity🙂.
    Efek lain dari naiknya pengeluaran pemerintah adalah budget defisit, yang saat ini masih diterapkan oleh Indonesia tercinta. Budget defisit dapat di terapkan dalam jangka pendek saja, karena kalo terus menerus namanya defisit ya akan merugikan negara, karena pengeluaran lebih tinggi dari penerimaan negara.
    Tantangan buat para taxer : bagaimana menaikkan penerimaan negara tanpa menaikkan pajak??bisakah zakat menjadi salah satu penghitungan dalam penerimaan negara, selama ini kan rumusnya cuma T-G+Net Ekspor, belum ada zakat di sana🙂.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s