BPK RI adalah Lembaga Negara yang Transparan dan Akuntabel di Indonesia

Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009, Badan Pemeriksa Keuangan RI menerima Hasil Peer Review dari Algemene Rekenkamer (BPK Belanda) dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B. Soewito yang ditunjuk oleh DPR. BPK RI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2008 dan dinilai sebagai lembaga/ instansi negara yang transparan dan akutanbel.

Ketua BPK RI, Anwar Nasution, pada acara Penyampaian Hasil Peer Review dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI, di Gedung Umar Wirahadikusumah, BPK RI menyatakan bahwa “Hal ini menunjukkan bahwa BPK RI tidak saja memenuhi ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), tapi juga memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan (stakeholders) atas kualitas kerja dan akuntabilitas BPK RI. Kedua hasil yang positif ini merupakan bukti pemenuhan motto BPK RI untuk menjadi contoh dan teladan, leading by example bagi instansi lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” jelas Anwar.

Laporan hasil reviu sistem pengendalian mutu BPK RI yang telah dilakukan oleh ARK pada Januari dan Juni 2009, disampaikan oleh President of the Netherlands Court of Audit, Saskia J Stuiveling kepada Ketua BPK RI. Saskia menjelaskan bahwa “BPK RI telah mengubah organisasinya menjadi sebuah badan pemeriksa keuangan yang modern dengan staf yang berkualitas. Kami percaya bahwa BPK RI telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik Indonesia. Kami yakin bahwa kondisi ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Semoga saran-saran kami bermanfaat untuk peningkatan lebih lanjut fungsi BPK RI,”.

Ketua BPK RI menjelaskan bahwa BPK RI akan menindaklanjuti rekomendasi dari ARK antara lain dengan: pertama, menyusun rencana aksi dalam waktu dua bulan yang akan dikomunikasikan kepada ARK dan DPR. Kedua, rencana strategis BPK RI setelah 2010 akan mencakup strategi implementasi terkini, termasuk rekomendasi dari ARK. Ketiga, rekomendasi dari ARK akan digabung dengan program reformasi birokrasi BPK RI sebagai bagian dari reformasi birokrasi Indonesia. Keempat, mempersiapkan program pemantapan pada Anggota BPK periode 2009-2014 tentang hasil reviu dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya.

Hasil reviu sistem pengendalian mutu yang positif dan pemeriksaan laporan keuangan BPK RI dengan opini WTP ini, menunjukkan bahwa sistem kelembagaan BPK RI yang transparan dan akuntabel telah terbangun dan merupakan hasil nyata pencapaian program reformasi birokrasi di BPK RI.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK RI mengumumkan pemberian penghargaan Bintang Jasa Utama dari Pemerintah Indonesia kepada Saskia J. Stuiveling (President ARK Belanda), David Walker (mantan Ketua BPK Amerika), dan Ian McPhee (Ketua BPK Australia) atas jasanya yang besar kepada bangsa dan Negara Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara terkait pemeriksaan bencana tsunami di Aceh dan Nias serta peningkatan kapasitas bagi BPK RI.

http://www.bpk.go.id/web/?p=4009

8 thoughts on “BPK RI adalah Lembaga Negara yang Transparan dan Akuntabel di Indonesia

  1. mantabs
    semoga bisa memacu lembaga lain mengikuti jejaknya…

  2. apakah lembaga ini menjadi lembaga pertama yang transparan dan akuntabel? bagaimana dengan KPK yang telah menangkap puluhan koruptor tanpa campur tangan pemerintah?

      • makasih muamar atas bantuan jawabannya

        • wah..mas dhino..masih perlu banyak masukan lagi…
          coba tolong masukannya mas…
          saya ditempatkan di sub bag Hukum humas harus punya wawasan luas tentang instansi ini…
          jadi sharing pengalaman dari pakar seperti mas dhino sangat saya harapkan…

          makasih mas..

          • Istri saya juga di bagian hukum humas BPKP. Memang banyak berkaitan dengan peraturan yang terkait dengan BPKP itu sendiri. Kalo pengalaman, tentunya saya belum punya pengalaman kerja, karena cuma ngantor 2 pekan kemudian sekolah lagi. Kalo saya boleh usul, saya sempat kesusahan mencari bahan ketika membuat paper tentang pemeriksaan keuangan negara, nah ini kan menjadi ranah kerja hukum humas, yaitu membuat publikasi tentang pemeriksaan keuangan negara, misalnya Juklaknya, atau jurnal-jurnal pemeriksaan keuangan negara dari para auditor atau peneliti di BPK… hehe, semoga ga salah alamat ya…

  3. wah…terima kasih mas atas sarannya…
    kami di perwakilan daerah sedang mengupayakan untuk mengupload hasil-hasil pemeriksaan, selain itu kami juga sedang berusaha untuk membuat Jaringan Hukum yang terkait dengan pemeriksaan termasuk Perda2 dan aturan2 lainnya…
    namun yang ada di perwakilan daerah hanya sebatas itu saja, untuk kriteria yang lebih luas bisa lihat di web pusat mas…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s