Bubarkan BPKP: Untuk Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara

Inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh mengejutkan. Terutama karena pertama, inisiatif ini dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengingatkan bahwa KPK harus dikontrol. Dengan demikian, audit yang akan dilakukan  oleh BPKP tidak lepas dari kebijakan Presiden untuk mengontrol dan mengurangi kewenangan KPK. Terkait dengan ini ICW dan IBC mengusulkan salah satunya Bubarkan BPKP: Lebur ke BPK.

Pernyataan Pers
BUBARKAN BPKP: UNTUK EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh mengejutkan. Terutama karena pertama, inisiatif ini dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengingatkan bahwa KPK harus dikontrol. Dengan demikian, audit yang akan dilakukan  oleh BPKP tidak lepas dari kebijakan Presiden untuk mengontrol dan mengurangi kewenangan KPK.

Kedua,  BPKP sendiri sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap KPK. BPKP adalah lembaga pengawas internal yang berada di bawah eksekutif. Sebagai pengawas internal, tugas BPKP adalah melakukan audit atas permintaan kepala instansi di bawah eksekutif. Oleh karena itu, rencana BPKP untuk melakukan audit  sudah melampaui kewenangannya dan merupakan abuse of power dari Presiden karena KPK merupakan lembag a independen. KPK tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun pimpinan KPK diseleksi oleh  Presiden dan DPR, akan tetapi dalam pelaksanaanya, KPK tidak berada di bawah baik Presiden maupun DPR.

Terkait dengan audit oleh BPKP,  ada masalah inefisiensi dalam pengawasan keuangan negara. Selama ini dianggap Indonesia memiliki banyak lembaga pengawasan akan tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Padahal seharusnya yang dipertanyakan efektivitasnya adalah pengawasan internal. Sebagai auditor eksternal, Indonesia sudah memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak melakukan audit setiap lembaga negara dan setiap lembaga yang menerima dan mengelola setiap sen uang negara.

Sementara auditor internal, pemerintah memiliki banyak lembaga. Selain BPKP, di setiap Departemen dan Kementrian terdapat  Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan. Di setiap pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten juga dibentuk Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dikenal adanya Satuan Pengawas Internal (SPI). Semua lembaga tersebut adalah  auditor internal yang bekerja untuk pimpinan instansi.

Persoalannya, pada masa Orde Baru justru pengawasan internal  yang diperkuat daripada pengawasan eksternal. Akibatnya BPK yang sangat strategis perannya untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara dan mencegah korupsi  justru memiliki sumber daya terbatas. Bandingkan jumlah auditor yang dimiliki oleh BPK dan BPKP. BPKP memiliki kurang lebih 5914 pegawai dengan 3146 auditor, sementara BPK hanya memiliki 4382 pegawai dengan 2644 auditor. Demikian juga kantor perwakilan,  BPKP memiliki kantor di 25  propinsi di Indonesia. Sementara BPK baru memiliki kantor di 33 propinsi pada tahun 2008 lalu.

Akibat minimnya sumber daya, BPK tidak mampu untuk melakukan audit di seluruh satuan kerja yang mengelola uang negara di 35 departemen dan kementrian, lebih dari 135  BUMN, dan l494 pemerintah kota dan kabupaten dan 33 propinsi.  Akibatnya BPK hanya melakukan audit secara umum setiap semesternya. Bahkan beberapa audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama BPK.

Sementara itu, BPKP yang memiliki auditor lebih besar justru tidak efektif dipergunakan. Karena sebagai auditor internal, BPKP tidak bisa melakukan audit sebelum ada permintaan dari pimpinan instansi. Selain itu, laporan BPKP hanya disampaikan kepada pimpinan instansi yang meminta bantuan audit sehingga publik tidak bisa mengakses laporan BPKP.

Seharusnya, agar pengawasan terhadap keuangan negara semakin efektif, keberadaan BPKP tidak diperlukan. Auditor dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh BPKP bisa disalurkan ke BPK dan lembaga pengawas internal lainnya.  Apalagi selama 5 tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  mendapat opini Disclaimer dari BPK. Demikian juga persentase laporan keuangan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini disclaimer  juga terus meningkat.

Untuk itu, keberadaan auditor BPKP justru diperlukan oleh lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal dan Bawasda yang bisa dengan cepat membantu bagian keuangan sehingga ketika diaudit oleh BPK mendapatkan opini  yang baik, yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Oleh karena itu, daripada Presiden meminta BPKP untuk mengaudit KPK seperti ada yang disampaikan oleh Kepala BPKP, justru lebih baik Presiden memerintahkan BPKP untuk mengaudit dan membenahi Kejaksaan Agung  yang berada di bawah Presiden, terutama dalam pengembalian kerugian kekayaan negara yang bermasalah.

Oleh karena itu kami mendesak Presiden

  1. Tentang audit terhadap KPK, Kepala BPKP mengaku mendapatkan perintah dari Presiden, sedangkan Presiden menyatakan tidak pernah memerintahkan BPKP untuk mengaudit BPK. Kesimpangsiuran ini harus dijelaskan oleh Presiden karena rencana audit oleh BPKP merupakan pelanggaran atas wewenang eksekutif.
  2. Bubarkan BPKP, lebur ke dalam BPK  dan lembaga pengawas internal lainnya untuk efektivitas pengawasan keuangan Negara.
  3. Selain membubarkan BPKP, Presiden juga harus menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor, dengan memerintahkan fraksi demokrat dan berkoordinasi dengan partai koalisi untuk menyelesaikan UU tersebut di DPR. Bersihkan Kejaksaan dan Kepolisian.

Jakarta, 28 Juni 2009

Indonesia Corruption Watch – Indonesia Budget Center

About these ads

13 thoughts on “Bubarkan BPKP: Untuk Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara

  1. wah mas, saya pengen di BPK. :D
    Moga aja ntar diberi yang terbaik aja dink…

  2. amin mas. Doakan ya mas….. Ntar kita partneran dan sosialisasikan blog di kantor. *ngarep banget*

  3. Hm, selain jumlah SDM dan jumlah Kantor Instansi Vertikal yang dibandingkan, coba bandingan juga mengenai Dana-nya. Bandingkan penghasilan auditor BPK vs auditor BPKP, jomplang ga tuh? Kalau iya, ya mungkin wajar juga kalau ada kejomplangan beban kerjanya. He he he…

    Terus, BPK ada yang ngaudit ga negh… Apa karena lembaga independent lantas itu semua menjadi diluar kontrol yang berhak untuk tidak ada yang mengaudit? *mohon pencerhaan*

    • BPK lebih besar penghasilannya daripada BPKP.

      BPK ada yang ngaudit, dari akuntan publik, juga ada peer review dari BPK negara lain.

      • Penghasilannya? Dalam artian take home pay pegawai BPK atau apa negh… Jadi logikanya ada korelasi positif ya antara take home pay pegawai BPK dengan Beban kerja kalau gt… Yaudah berarti ini ga masalah. Trs kalau di audit, akuntan publiknya yang udah ‘mapan dan besar’ Ernst & Young mungkin… :)

        Jayalah indonesia!

  4. Emang kalau dipikir lucu…, sama-sama PNS, sama sama di gaji dari APBN, uang kita juga sebagai rekyat. Kalau BPKP merasa sebagai auditor internal pemerintah bekerjalah secara profesional, dan tunjukan bahwa memang profesional. Dan kalau BPK merasa auditor ekternal pemerintah bekerjalah secara profesional dan tunjukan profesionalnya, dan gunakan juga hasil audit dari auditor internal pemerintah (BPKP), eh.. malah membayar KAP untuk melakukan audit, uang dari mana untuk membayar KAP, yang jelas ga mungkin dengan uang pribadi. Ya menurut hemat saya sebagai orang biasa, kenapa tidak menggunakan auditor BPKP yang sudah digaji dari APBN, uang yang untuk bayar KAP bisa untuk rakyat….

  5. wah aku jadi pengen nih. tapi kok anakku kuliahnya hanya D3 akuntansi…..ya.
    Bisa nggak yach ikutan ke BPK. gimana nich……………….

  6. jgn hanya liat kewenangannya saja lah liat cara kerja dan profesionalismenya, udah tau skrg korupsi dimana2 ga ada yg bisa kendalikan ngandelin KPK kabeh he he… jangan pake emosi otak dangkal donk… tuh DPR dgn kewenangannya jdi sarang korupsi nomor wahid se antero jagad….

  7. DILEMA AUDIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
    Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Oleh BPKP atas Permintaan Penyidik Korupsi banyak menuai Perdebatan dan Pertentangan sehingga Laporan Audit BPKP tersebut banyak yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyebabnya karena Laporan Audit BPKP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan MenZholimi yaitu Tidak Ada Korupsi tapi diPaksakan Ada Korupsi
    Sebagai Auditor yang berpengalaman selama 24 tahun di BPKP dan pernah ditembak dari atas Helikopter karena mengungkap kasus Korupsi triliunan rupiah di PT.Hutama Karya Pusat serta pernah memasukkan ke Kas Negara Trilunan Rupiah saat di Tim Gabungan Dengan Dirjen Pajak dan di Tim Optimalisai Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kehutanan dan pernah melakukan Audit Investigasi di Kementerian Prindustrian atas Permintaan KPK juga menentang Laporan Audit BPKP yang MenZholimi tersebut.
    Kebiasaan BPKP MenZholimi membuat saya tidak mampu membendung nurani untuk berkata benar dan membela kebenaran sehingga tanpa izin kantor saya menjadi saksi yang meringankan dipengadilan tipikor medan dengan menentang Laporan Audit BPKP Yang MenZholimi walau akhirnya saya yang DiZholimi Kepala BPKP Mardiasmo.sudah berapa banyak yang diZholimi BPKP, Kepala BPKP menganggap saya yang berani berkata benar dan membela kebenaran lebih berbahaya daripada Pegawai BPKP yang Korupsi dan menerima suap tapi tidak dipecat. Kepala BPKP dan Pejabat BPKP tidak peduli pada banyaknya orang yang DiZholimi BPKP.
    Mantan Eselon I/Deputi BPKP Bapak Dani Sudarsono yang Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menjadi saksi ahli kasus perkara PLN di pengadilan Tipikor medan menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara dan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan BPKP atas perkara PLN tersebut adalah menyesatkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menyatakan bahwa Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPKP Pusat yang menyatakan ada Kerugian Keuangan Negara sebesar 1,3 Triliun adalah Cacat Hukum.
    Berdasarkan Laporan Audit BPKP yang MenZholimi tersebutlah saya membuka Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara di Jln Jend Gatot Subroto Nomor 311 Medan, didepan Supermarket Brastagi, tujuan utama pembukaan Kantor Konsultan Audit tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Laporan Audit BPKP bertentangan dengan Undang-Undang dan MenZholimi, saya siap menjadi Saksi Ahli di pengadilan Tipikor untuk mementahkan Laporan Audit BPKP, Kantor Konsultan Audit tersebut juga menerima Konsultasi Keuangan Negara,Kerugian Keuangan Negara,Penyusunan Laporan Keuangan,Melakukan Audit Keuangan dan Audit Pajak.
    Penyebab Utama Laporan Audit BPKP MenZholimi adalah BPKP Tidak Independen,Tidak Objektif dan Tidak Profesional karena Audit yang dilakukan BPKP tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan sehingga BPKP menjadi Otoriter terhadap Objek yang diAudit dan BPKP percaya saja dengan data sepihak yang diterima dari Kejaksaan dan Kepolisian yang datanya belum tentu benar dan lengkap, BPKP tidak melakukan Audit terhadap Objek yang diAudit tapi menerbitkan Laporan Audit, hal ini sangat tidak benar,akibatnya MenZholimi, Semua Orang Butuh Uang,Prestasi dan Jabatan tapi jangan MenZholimi.
    Dalam Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat jelas memberikan kewenangan kepada BPK dalam penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,bukan kepada BPKP, masalahnya adalah kenapa oleh Pemerintahan SBY BPKP terus dibiarkan melakukan Audit yang melanggar Undang-Undang dan MenZholimi sehingga BPKPpun terus MenZholimi
    Tulisan dilema Audit ini sudah penulis sampaikan langsung dan diterima langsung oleh Bapak Jokowi,juga penulis antar langsung ke rumah Ibu Megawati,Kantor Tim Transisi,Ketua KPK,Bapak Surya Paloh,Meneg BUMN, Sekjen PDIP,Abang Trimedya Panjaitan dan Maruarar Sirait,juga ke Sekneg dan Cikeas rumah Bapak SBY agar BPKP bentukan Orde Baru segera dibubarkan sebelum semakin banyak yang diZholimi BPKP dan semakin banyak terjadi pemborosan keuangan Negara karena banyaknya pengangguran di BPKP yang gaji dan remenurasinya harus dibayarkan Negara termasuk membayar pasilitas pejabat BPKP yang tidak punya Kinerja.BPKP tidak punya peran yang berarti di Pemerintahan ini,
    Saya Sgt Menentang Korupsi Sehingga Pernah diTembak dari Atas Helikopter,tapi saya juga sgt dan sgt menentang PenZholiman yaitu Tdk Korupsi dikatakan Korupsi sdgkan Yg Korupsi dikatakan tdk Korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s