Penerapan New Public Management di Indonesia (Sebuah Opini)

Depkeu

Dino Yudha Anindita
Diploma-IV Akuntansi Pemerintahan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Februari 2009

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif.

Paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang luas. Tentu saja paradigma baru ini tidak lepas dari kritik, di antaranya kapitalisme dalam sektor publik dan kekhawatiran akan menggerus idealisme pelayanan publik. (http://www.kr.co.id)

NPM menurut Kamensky dalam Denhardt & Denhardt didasarkan pada public choice theory, dimana teori tersebut menekankan pada kemampuan individu seseorang dibandingkan dengan kemampuan publik secara bersama-sama. Lebih lanjut Kamensky mengutarakan “public choice theories have tended to reject concepts like ‘public spirit,’ ‘public service,’ and so forth.” And these are not ideas we can afford to ignore in a democratic society”. Dengan demikian penerapan NPM sulit untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. (http://rinoan.staff.uns.ac.id)

Beberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak tepat diterapkan untuk negara-negara berkembang, karena dalam implementasinya mereka mengalami kesulitan, akibat adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara berkembang ini apakah memang benar-benar menjadikan lebih baik atukah hanya sekadar perubahan luarnya saja. Kita perlu menilik sejauh mana efektifitas penerapan NPM di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Sebagai negara yang juga turut ingin berbenah, Indonesia berusaha menerapkan paradigma NPM tersebut, meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak mengenai kesanggupan penerapannya. Salah satu yang menonjol adalah adanya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya, kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menjadi pokok perubahan birokrasi, yaitu: kelembagaan/organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana. Tidak salah lagi, bahwa upaya ini dilakukan untuk memperbaiki standar pelayanan umum yang diberikan kepada publik.

Dalam reformasi birokrasinya, sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan konsep Balanced Score Card, yaitu dengan membentuk strategy map dan key performance indicators (KPI) sebagai standar dan alat pengukuran kinerja. Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses, hanya saja dalam pelaksanaannya dirasa masih setengah hati, terlihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibentuk, juga antara program dengan KPI, terlebih pada anggarannya pada format DIPA. Hal ini saling berkaitan, karena money follow functions. Ketika strategi, program beserta KPI nya terbentuk secara rapi, maka tentunya anggaran akan mengikuti mekanisme tersebut.

Selain itu, beberapa hal yang menandakan karaktersistik NPM menurut Christopher Hood yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK adalah:

  1. Manajemen profesional di sektor publik; Secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkannya, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
  2. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome; Sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting yang terkait dengan penekanan ataspengendalian output dan outcome.
  3. Pemecahan unit-uit kerja di sektor publik; Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1.
  4. Menciptakan persaingan di sektor publik; Hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi, diatur dalam  Keppers 80 tahun 2003.
  5. Mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sktor publik; hampir di seluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan emberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme saja yang dibutuhkan.
  6. Disiplin dan penghematan pengguanann sumber daya; Dalam hal disiplin biaya, saya masih meragukan implementasinya pada kedua instansi ini, karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai, adanya model presensi menggunakan finger print sudah sangat efektif dilakukan.

Terlepas dari apa yang terjadi pada kedua instansi pemerintahan tersebut, dalam ranah yang lebih luas, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada Pemerintahan Daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif pada beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintahan daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah satu karakteristik NPM menurut Christopher Hoods, yaitu menciptakan persaingan di sektor publik. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya, publiklah yang diuntungkan atas upaya ini.

Namun dalam banyak hal, seringkali pemerintah menerjemahkan NPM secara salah dan kebablasan. Prinsip ‘Pemerintah Wirausaha’ atau Enterprising Government sebagai salah satu prinsip NPM yang menyarankan kepada pemerintah untuk berinovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru diterjemahkan secara salah. Banyak pihak lupa bahwa prinsip-prinsip dalam NPM harus diterapkan secara keseluruhan, tidak bisa memilih-milih, sehingga prinsip ‘Pemerintah yang Berorientasi pada Publik’ justru sering terlupakan. Hal ini membawa dampak pada komersialisasi dan privatisasi kebablasan. (Arief Rahman, M.Com).
Lebih lanjut, kesalahan ini tidak menjadikan pemerintah lebih produktif, efisien dan efektif, tetapi menjadikan ladang korupsi baru dan kualitas pelayanan publik justru menurun. Karena itu, inovasi atau kreativitas pemerintah untuk menciptakan sumber-sumber pendanaan baru yang produktif harus memperhatikan juga prinsip pelayanan publik secara maksimal.

Ditulis dalam rangka memenuhi tugas matakuliah Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja.

Photobucket

About these ads

22 thoughts on “Penerapan New Public Management di Indonesia (Sebuah Opini)

  1. Assalamu Alaikum Wr. Wb.
    Terima kasih atas tulisan Sdr. Dino. Sy cukup terkesan atas tulisan saudara. Sy bekerja pada instansi pemerintah yang bresentuhan langsung dengan masy. Disisi lain, saya juga tengah mendalami mengenai NPM ini. berbicara ttg NPM, sesungguhnya “organ” yang harus kita subtitusi sudah pada level DNA. Karakter. Sehingga kita sudah harus berbicara dalam tataran paradigma.
    namun demikian, perkembangan mengenai NPM ini hanya bisa sy ikuti bagian per bagian. (Hingga saat ini saya belum menemukan buku ttg NPM di Makassar).
    Jadi, seandainya Sdr. Dino berkenan, dimana saya bisa mendapatkan buku ttg NPM? ataukah ada website rujukan?
    Btw, istri saya juga bekerja di BPK-RI Perwakilan Makassar. Auditor, lulusan UNPAD. Masuk BPK tahun 2005. Namanya Rahayu W.
    Makasih byk sebelumnya. Kalo ada informasi, mohon kiranya di email aja di sudarmono.sstp@gmail.com.
    Wassalam

    • Wa’alaikumussalam Wr Wb..
      Subhaanallah..semoga bermanfaat Pak. Buku tentang NPM sebenarnya banyak Pak, tapi lebih kepada sub-sub pembahasan tentang NPM, artinya tidak secara menyeluruh membahas tentang NPM, karena memang cakupan NPM yang luas.
      Berikut buku-buku yang saya pakai di kampus untuk matakuliah MIPBK (manajemen instansi pemerintah berbasis kinerja):
      1. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Mahmudi, UPP AMP YKPN
      2. The Performance-based management-handbook, http://www.orau.gov/pbm
      3. Reinventing Government, David Osborne and Ted Gaebler
      4. Comparative Performance Measurement, The Urban Institute Press
      5. Performance Measurement-Getting result, The Urban Institute Press
      6. Managing Government Expenditure, Salvatore and Tommasi, ADB.

      Oh, istri bapak auditor BPK juga ya? senior saya donk.. :) Salam silaturrahim, pak. Senang berkenalan dengan bapak. Semoga bisa saling berbagi.

  2. Ass…
    Artikel yang cukup informatif mas Dino, saya apresiasi sekali. Kebetulan saya sedang ingin meneliti tentang NPM di sektor publik khususnya pendidikan tinggi (PT). Bagaimana kira -kira implementasi NPM di PT mempengaruhi bekerjanya proses akuntansi, .. mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Mengingat saya memiliki background accounting. Tetapi masih belum banyak tahu tentang NPM dan seluk beluknya. Mungkin mas Dino bisa menunjukkan referensi text book tentang NPM, serta artikel rujukan…atau riset tentang NPM di Indonesia yang ada kaitanya dengan akuntansi…
    Terima kasih bantuannya..

    • Wa’alaikumussalam wr wb. Saya juga berlatar belakang accounting, Bu (mbak? :) ). New Public Management ini sendiri sebnarnya diberikan pada kelas Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja di kampus kami. Dan kebetulan waktu itu kami menggunakan literaturnya Pak Mahmudi. Di komentar sebelumnya sudah saya tuliskan list literatur dan link yang bisa dikunjungi. Semoga bermanfaat.

  3. askm.
    tulisan yang bagus pak. Saya sangat berkesan, kebetulan lagi ada tugas baca2 implementasi NPM di negara lain. Btw mau nanya, paradigma “money follow function” menurut saya menjadi salah satu kendala dalam penerapan NPM. Seringkali sebuah institusi berhenti melakukan perubahan gara2 angggarannya kurang. Nah, untuk kasus di Indonesia, bisakah sebuah institusi melakukan reinventing government, reformasi birokrasi, atau apalah namanya, tanpa diikuti penambahan anggaran yang sering “signifikan”?

    • Wa’alaikumussalam wr wb.. Matakuliah MIPBK ya mas? :)
      Untuk tahun anggaran 2010 ada alokasi dana untuk reformasi birokrasi mas. Kemungkinan ada penambahan remunerasi untuk 13 instansi. Padahal remunerasi adalah salah satu konsekuensi adanya reformasi birokrasi, bukan reformasi birokrasi itu sendiri. Sedangkan perubahan tanpa adanya anggaran dana di Indonesia menurut saya memang seharusnya ada anggaran untuk perubahan yang diinginkan. Hanya saja, terkadang dana yang dialokasikan menjadi sangat lebih besar karena dana itu kemudian tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (alias diselewengkan). Indonesia masih dan akan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Pasti bisa. baca juga: http://dinoyudha.wordpress.com/2009/08/04/reformasi-birokrasi-bisa/

  4. aslm.thx ya bwt info na… gmn klo NPS jg ditulis, atau sekalian aja dr yg old public adm ampe k new public servise… semangat ya…

  5. Thnx ya,,info ataupun opini pak dinoyhuda bagus dan sangat membantu saya dalam memahami NPM,
    bagaimana kalau NPS(new publik service) juga dibahas pak..

  6. terima kasih ya pak atas tulisan tentang NPM,akhirnya aku bisa tahu perkembangan NPM di Indonesia yang mana masih ada hubungan dengan tugas kuliahku

  7. ass, trma ksh pak atas infonya tntng NPM, saat ini sya sedang menyusun skripsi yg berhubungn dengan NPM, smoga dngn NPM yg dijalankan di Indonesia membawa sektor publik di Indonesia menjadi lebih baik. amien..

  8. wah tiwas meh takcontek jebul punya om Dino. Hla dosennya sama, gawat kan bisa kena pasal plagiarisme… hihihi (pusing mikir tugas MIPBK)

  9. Bagus pak tulisannya, ringkas tapi sangat lengkap. Kebetulan saya juga dapat tugas dari kampus (MET.FE-UNPAD) untuk menulis tentang NPM. Terimakasih…

  10. asalamualaikum
    bapak saya mau tanya kalo npm tidak cocok untuk negara berkembang seperti indonesia, lalu sistem apa yang harus diterapkan di indonesia sesuai dengan keadaan di indonesia?
    terimakasih
    wasalam

  11. trimakasih pak :)
    tulisannya dapat menambah pengetahuan dan referensi saya
    wassalam

  12. Pingback: Pradigma Administrasi Negara « agungblacklist

  13. Assalaamualaikum Wr Wb
    Wah, saya baru baca nih tulisannya. Bagus. Jadi pengen komentar.
    Menurut Hughes (1998) paradigma new public management (NPM) diantaranya ditandai dengan perubahan dari traditional public administration dengan memberikan perhatian yang besar pada pencapaian hasil (the achievement of result) dan tanggung jawab personal manajer (the personal responsibility of manager); pergeseran dari birokrasi klasik untuk membuat organisasi pemerintah lebih fleksibel; dan adanya penetapan tujuan organisasi dan personal yang jelas sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran capaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Di samping reformasi birokrasi pada dua lembaga yang Mas Dino sebutkan (pada saat ini, setahu saya, ada lembaga lain juga yang telah menerapkan reformasi birokrasi, seperti BPKP), penerapan NPM di Indonesia juga dicoba dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja (perfomance-based budgeting) dan penerapan pola pengelolaan keuangan (PPK) badan layanan umum (BLU). Sayang, penerapan performance-based budgeting baru sebatas kulitnya saja, belum menyentuh esensi yang diinginkan oleh konsep performance-based budgeting tsb. Ini, diantaranya, karena infrastruktur/peraturan yang ada belum mendukung, bahkan tidak sejalan dengan, konsep performance-based budgeting. Namun, penerapan PPK BLU (BLUD) saya rasa cukup mengembirakan. Saya tunggu tulisan Mas Dino mengenai dua hal ini.

  14. Pak makasih bnyak,,,Karyanya sangat membantu,,,Terus berkarya Pak,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s